Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bupati Pasangkayu Harap Data Penerima Rastra Valid

Bupati Pasangkayu Harap Data Penerima Rastra Valid

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 22 Mar 2019
  • comment 0 komentar

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menuju Opini Terbaik, BPKAD Serahkan LKPD Sulbar 2025 ke Inspektorat: Masuk Tahap Reviu APIP

    Menuju Opini Terbaik, BPKAD Serahkan LKPD Sulbar 2025 ke Inspektorat: Masuk Tahap Reviu APIP

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 180
    • 0Komentar

    “LKPD Tahun 2025 yang kami serahkan memuat secara lengkap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Seluruhnya telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan […]

  • Polantas Polda Sulbar Gencarkan Sosialisasi dan Bagikan Brosur Tertib Berlalu Lintas

    Polantas Polda Sulbar Gencarkan Sosialisasi dan Bagikan Brosur Tertib Berlalu Lintas

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Ketiga, personel juga memberikan edukasi secara personal kepada setiap individu. Petugas nampak memberikan penjelasan lebih rinci terkait hal-hal yang sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm untuk pengendara R2, melanggar lampu lalu lintas, mengemudi dalam kondisi tidak fit, serta pentingnya mematuhi batas kecepatan dan rambu-rambu yang ada. AKBP Anindhita Rizal (Kasubdit Kamsel) […]

  • Bapperida Sulbar Ukur Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Enam Kabupaten

    Bapperida Sulbar Ukur Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Enam Kabupaten

    • calendar_month Sab, 6 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 158
    • 0Komentar

    “IPKD menjadi instrumen strategis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel,” ujar Angga. Pada penilaian tahun ini, futama difokuskan pada Dimensi 1, 3, 4, dan 6. Sementara Dimensi 2 dan 5 akan diproses setelah validasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis […]

  • Ekosistem Data Jabar Terstandardisasi Internasional Satu-satunya Layanan Data Pemerintahan yang Tersertifikasi ISO 20000-1:2018

    Ekosistem Data Jabar Terstandardisasi Internasional Satu-satunya Layanan Data Pemerintahan yang Tersertifikasi ISO 20000-1:2018

    • calendar_month Ming, 7 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 99
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Sistem manajemen layanan hotline Ekosistem Data Jabar (EDJ) telah mendapatkan sertifikasi ISO 20000-1:2018 per Desember 2022. Artinya, pelayanan yang diberikan sudah terstandardisasi secara internasional. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Ika Mardiah menuturkan, proses permohonan data di EDJ  saat ini menjadi lebih mudah. Melalui fitur Permohonan Dataset, permintaan data dapat […]

  • Menembus Ombak, Polda Sulbar dan Pemprov Salurkan Pangan Murah di Pulau Karampuang

    Menembus Ombak, Polda Sulbar dan Pemprov Salurkan Pangan Murah di Pulau Karampuang

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 236
    • 0Komentar

    “Di pulau kecil seperti Karampuang, harga pangan biasanya lebih mahal karena distribusi sulit. Tapi lewat gerakan ini, kami bisa beli dengan harga terjangkau,” ujar salah satu warga sambil tersenyum memegang beras SPHP. Seluruh stok bahan pangan yang disediakan dalam kegiatan ini ludes terjual, antara lain: Beras SPHP: 1 ton, Bawang putih, bawang merah, bawang bombai: […]

  • Pemkab Pasangkayu Bantah Inkonsisten Soal BPJS

    Pemkab Pasangkayu Bantah Inkonsisten Soal BPJS

    • calendar_month Kam, 14 Mei 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 357
    • 0Komentar

    ” Kita belum membangun kerjasama karena uang untuk menutupi kenaikan iuran BPJS sebesar Rp. 8,3 milyar itu belum ada. Sementara dalam regulasi, kita memang tidak dibolehkan untuk membangun kerjasama jika uangnya yang belum ada. Ini yang sementara kami usahakan” jelasnya Kamis 14 Mei. Sementara sambung dia, jikapun dipaksakan untuk membangun kerjasama maka ada beberapa skenario […]

expand_less