Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Arab Saudi Pastikan Penyelenggaraan Haji, Kemenag Masih Tunggu Rencana Operasional

Arab Saudi Pastikan Penyelenggaraan Haji, Kemenag Masih Tunggu Rencana Operasional

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sen, 10 Mei 2021
  • comment 0 komentar

Khoirizi yang juga Direktur Bina Haji ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pemerintah Arab Saudi. Sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Dubes Arab Saudi di Jakarta, Dubes Indonesia di Arab Saudi, dan Konjen RI di Jeddah terkait tidaklanjut dari update informasi haji ini.

Apapun keputusan Arab Saudi, lanjut Khoirizi, pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti. Apalagi, Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR juga sudah melakukan sejumlah persiapan. Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25persen, bahkan hingga 5 persen.

“Kami juga sudah melakukan serangkaian pembahasan dengan Komisi VIII DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pembahasan sudah mendekati hasil akhir untuk mencapai kesepakatan bersama antara Kemenag dan DPR,” paparnya.

“Jemaah haji Indonesia juga sudah mulai mengikuti program vaksinasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Jadi, jika nanti memang ada pemberangkatan, mereka sudah memenuhi syarat vaksinasi yang diharuskan Saudi karena masih dalam kondisi pandemi,” tandasnya.

Sementara itu, Kemenag RI telah menyusun alur pergerakan calon jamaah sebagai bagian dari mitigasi atau persiapan Ibadah Haji tahun ini.

Kemenag telah menyiapkan delapan tahapan yang harus dilalui jamaah selama melaksanakan Ibadah Haji seperti melakukan dua kali vaksinasi, yaitu Covid-19 dan meningitis sebelum keberangkatan, menjalani karantina hingga swab antigen dan tes Swab PCR.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sulbar Siap Jadi Poros Ekonomi Biru, Gubernur SDK dan Para Bupati Harapkan Dukungan KKP RI

    Sulbar Siap Jadi Poros Ekonomi Biru, Gubernur SDK dan Para Bupati Harapkan Dukungan KKP RI

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Ia juga menyampaikan permintaan agar KKP mengevaluasi kembali daftar pulau tidak berpenghuni. “Beberapa pulau itu sebenarnya dikelola oleh masyarakat desa. Kami minta agar dikeluarkan dari daftar tersebut agar tidak menghambat hak dan program masyarakat.” Lanjut Gubernur SD, kemudian menutup seluruh sesi dengan menegaskan bahwa seluruh aspirasi kabupaten adalah bagian dari strategi besar Sulbar membangun ekonomi […]

  • Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad Hearing Dialog dengan KAHMI Polman, Bahas Pengentasan Kemiskinan

    Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad Hearing Dialog dengan KAHMI Polman, Bahas Pengentasan Kemiskinan

    • calendar_month Sen, 10 Feb 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 156
    • 0Komentar

    “Sebagai anggota DPRD Provinsi Sulbar, kami difasilitasi untuk melaksanakan dialog dengan seluruh stake holder di daerah sebagai wujud dari kunjungan daerah pemilihan,” ujar Syamsul Samad kepada awak media. Hasil dialog dengan berbagai lapisan hingga ke masyarakat, menurut Syamsul Samad, menjadi referensi untuk menyusun program yang lebih efektif. Sesuai dengan tema dialog, pria yang akrab disapa […]

  • Agar TPHD Lebih Efektif dan Efisien, Pj Gubernur Sulbar Lakukan Evaluasi

    Agar TPHD Lebih Efektif dan Efisien, Pj Gubernur Sulbar Lakukan Evaluasi

    • calendar_month Rab, 3 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Sehingga, dipandang perlu merevisi jumlah tim TPHD, khususnya yang akan dibebankan pada APBD provinsi yang akan berangkat ke Tanah Suci. Akmal mencontohkan Provinsi Maluku dengan APBD hingga Rp. 3 triliun namun, hanya memberangkatkan lima orang tim TPHD saja. Begitupun Papua Barat dengan APBD jauh lebih besar hanya berangkatkan 2 orang. Lalu Maluku Utara dengan penduduk […]

  • Bupati Pasangkayu Terima Kunjungan Kepala BNN Sulbar

    Bupati Pasangkayu Terima Kunjungan Kepala BNN Sulbar

    • calendar_month Kam, 1 Okt 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 388
    • 0Komentar

    ” Kemudian koordinasi dengan BNNK Sulteng bisa semakin cepat. Kami butuh lahan sekira 2.000 meter persegi untuk pembangunan BNNK di Pasangkayu” sebut jenderal bintang satu itu. Bupati Agus Ambo Djiwa mengapresiasi langkah BNN Sulbar menghadirkan BNNK di Pasangkayu. Pihaknyapun bakal menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor BNNK. ” Dulu BNNK secara otomatis dijabat oleh Wakil Bupati, […]

  • RSUD Tambah Dua Gedung Baru, Maksimalkan Pelayanan Ibu dan Bayi

    RSUD Tambah Dua Gedung Baru, Maksimalkan Pelayanan Ibu dan Bayi

    • calendar_month Rab, 21 Des 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Direktur RSUD Pasangkayu, dr. Welly Patana Salu, mengungkapkan, Kementrian Kesehatan, menetapkan RSUD Pasangkayu sebagai rumah sakit rujukan dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya kondisi geografis, serta rujukan yang sekarang menggunakan sistem aplikasi. “Gedung Ponek berfungsi sebagai tempat pelayanan ibu melahirkan. Fasilitas kesehatan dan jumlah ruangan digedung baru ini lebih memadai dari sebelumnya” ungkapnya. Kemudian gedung Picu Nicu, […]

  • Gubernur Suhardi Duka Janji Alokasikan Rp50 Miliar untuk Kabupaten Mamuju di 2026

    Gubernur Suhardi Duka Janji Alokasikan Rp50 Miliar untuk Kabupaten Mamuju di 2026

    • calendar_month Kam, 17 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 195
    • 0Komentar

    “Untuk 2026, saya janji akan alokasikan minimal Rp50 miliar lagi. Kita diskusikan nanti penempatannya, apakah full untuk infrastruktur atau sektor lain,” tegas SDK. Gubernur juga memastikan akan memperjuangkan peningkatan jalan Bonehau-Kalumpang, termasuk dengan melibatkan Kementerian PUPR. (Rls)

expand_less