Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.

 

Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/3/2022).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif,” kata Ridwan Kamil.

 

Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.

 

“SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

 

Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda  Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

 

Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

 

“Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah,” kata Emil.

 

Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK  Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.

 

“Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Moratorium ASN, Langkah Antisipatif Pemprov Sulbar Atasi Beban Belanja Pegawai

    Moratorium ASN, Langkah Antisipatif Pemprov Sulbar Atasi Beban Belanja Pegawai

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 142
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Sulawesi Barat (Sulbar) pada 22 September 2025, Gubernur Sulbar Suhardi Duka secara resmi mengeluarkan Surat Edaran tentang Moratorium Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk penataan dan pengendalian anggaran, mengingat belanja pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi […]

  • Ridwan Kamil Promosi Desa Digital ke PDABPDSI NTB

    Ridwan Kamil Promosi Desa Digital ke PDABPDSI NTB

    • calendar_month Ming, 20 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 263
    • 0Komentar

    NUSA TENGGARA BARAT — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempromosikan Desa Digital sebagai jalan kesejahteraan kepada Pengurus Daerah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PDABPDSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat.   Pemda Provinsi Jabar memiliki program Desa Digital yang telah mengubah kehidupan dan mindset orang desa menjadi lebih akrab dengan teknologi kekinian.   “Semua ekonomi turun […]

  • Arah Kebijakan Dipertegas, Bapenda Sulbar Terlibat dalam Finalisasi Pergub Mutu Komoditi

    Arah Kebijakan Dipertegas, Bapenda Sulbar Terlibat dalam Finalisasi Pergub Mutu Komoditi

    • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 57
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan arah kebijakan strategis dalam pengelolaan potensi daerah. Salah satunya melalui pembahasan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengujian Mutu Komoditi yang dinilai memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar turut ambil bagian dalam proses tersebut dengan menghadiri rapat pembahasan Pergub Pengujian […]

  • Tingkatkan Kompetensi ASN, BPSDMD Sulbar Latih Pengawas dengan Metode Klasikal dan E-Learning

    Tingkatkan Kompetensi ASN, BPSDMD Sulbar Latih Pengawas dengan Metode Klasikal dan E-Learning

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 131
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemprov Sulbar melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat kembali menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Tahun 2025. Kegiatan ini memasuki tahap klasikal setelah sebelumnya para peserta menyelesaikan fase e-learning. Kepala BPSDM Sulbar Farid Wajdi mengatakan kegiatan ini menjalankan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil […]

  • Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

    Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 143
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202 PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan […]

  • Baznas Mamuju Mulai Salurkan Zakat

    Baznas Mamuju Mulai Salurkan Zakat

    • calendar_month Jum, 8 Jun 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 591
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, Mamuju : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mamuju, sedah mulai menyalurkan zakat berupa uang tunai, kepada warga miskin, Jumat (8/6). Ketua Baznas, Arifin HP Dara mengatakan, target penerima sebanyak dua ribu warga. Namun hingga kemarin, baru seribu warga yang mendaftar. Sementara yang dibagikan hari ini hanya berjumlah 200 orang. Setiap warga menerima Rp 150 […]

expand_less