Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.

 

Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/3/2022).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif,” kata Ridwan Kamil.

 

Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.

 

“SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

 

Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda  Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

 

Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

 

“Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah,” kata Emil.

 

Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK  Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.

 

“Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPN Absen Dipertemuan Warga, Polemik HGU di Desa Lariang Kian Meresahkan

    BPN Absen Dipertemuan Warga, Polemik HGU di Desa Lariang Kian Meresahkan

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 525
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Polemik tentang HGU PT. Letawa yang konon menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu mencaplok perkampungan di Desa Lariang telah lama meresahkan warga setempat. Tidak hanya was-was lahan mereka sewaktu-waktu bakal diambil alih perusahaan, polemik itu juga telah merugikan sebagian warga Lariang secara ekonomi. Bagaimana tidak sertipikat warga tidak bisa lagi jadi agunan di […]

  • Harmonisasi Ranpergub Standar Harga Satuan TA 2026, BPKPD Sulbar Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

    Harmonisasi Ranpergub Standar Harga Satuan TA 2026, BPKPD Sulbar Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 154
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar ini menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor B-100.3.2/347/VIII/2025/SETDA […]

  • Regu 4 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar Terus Lakukan Pemantauan Kondisi Cuaca di Wilayah Sulawesi Barat

    Regu 4 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar Terus Lakukan Pemantauan Kondisi Cuaca di Wilayah Sulawesi Barat

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 126
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Regu 4 Posko Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Sulbar. Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Koordinator Regu 4, M. Ardi […]

  • UPTD PPRD Mateng Sosialisasikan Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ke Sejumlah Perusahaan

    UPTD PPRD Mateng Sosialisasikan Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ke Sejumlah Perusahaan

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 156
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mateng — Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Regional (UPTD PPRD) Mamuju Tengah (Mateng) mengunjungi sekaligus menyosialisasikan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan (PAP) kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Mateng. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur […]

  • Sinergi Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar, Ini Ranperda dan Yang Telah Disahkan

    Sinergi Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar, Ini Ranperda dan Yang Telah Disahkan

    • calendar_month Ming, 14 Apr 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 126
    • 0Komentar

    MAMUJU, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dalam penyusunan produk hukum telah berjalan dengan baik dan harmonis. Sekretaris DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih, menegaskan bahwa kolaborasi antara kedua pihak ini telah menghasilkan sejumlah Ranperda yang signifikan untuk masyarakat. “Kami telah melalui berbagai tahapan dan proses yang […]

  • Uu Ruzhanul Serahkan Surat Keputusan Remisi kepada 17.016 Binaan Lapas di Jabar

    Uu Ruzhanul Serahkan Surat Keputusan Remisi kepada 17.016 Binaan Lapas di Jabar

    • calendar_month Sel, 1 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 87
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI, Pemerintah Pusat memberikan remisi kepada 175.510 orang narapidana. Rinciannya, Remisi Umum I dan II sebanyak 172.904 orang, dan yang dinyatakan langsung bebas sebanyak 2.606 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.016 narapidana yang mendapat remisi ada di Jawa Barat. Rinciannya, 16.725 orang mendapatkan pengurangan […]

expand_less