Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.

 

Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/3/2022).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif,” kata Ridwan Kamil.

 

Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.

 

“SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

 

Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda  Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

 

Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

 

“Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah,” kata Emil.

 

Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK  Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.

 

“Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • 12 Hari Ikuti Pelatihan DLA, Plt Kepala Disbun Sulbar: Tingkatkan Kemampuan Digital di Era Digitalisasi

    12 Hari Ikuti Pelatihan DLA, Plt Kepala Disbun Sulbar: Tingkatkan Kemampuan Digital di Era Digitalisasi

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 163
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Dinas Perkebunan Daerah (Disbun) Sulbar mengikuti Penutupan Pelatihan Smart Digital Leaders Program Digital Leadership Academy (DLA) dan Ekspos Hasil Pengukuran Kompetensi Digital Personel Sulbar. Kegiatan Smart Digital Leaders dilaksanakan pada Jumat 17 Oktober 2025 di Gedung Graha Sandeq, peserta kegiatan DLA terdiri dari 48 orang yang merupakan kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar […]

  • Junda Maulana Tutup Kejurnas Catur ke-50 di Mamuju, Apresiasi Atlet dan Dorong Evaluasi Pembinaan

    Junda Maulana Tutup Kejurnas Catur ke-50 di Mamuju, Apresiasi Atlet dan Dorong Evaluasi Pembinaan

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 189
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekprov Sulbar, Junda Maulana secara resmi menutup Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur ke-50 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Percasi ke-45 tahun 2025 di Ballroom Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Rabu 12 November 2025. Dalam sambutannya Sekprov Sulbar, Junda Maulana menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pengurus Percasi Indonesia atas suksesnya pelaksanaan Kejurnas Catur […]

  • Gubernur Sulbar Lantik 39 PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan di Hari Kesaktian Pancasila

    Gubernur Sulbar Lantik 39 PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan di Hari Kesaktian Pancasila

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 162
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) kepada 39 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyerahan SK berlangsung saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Upacara Pemprov Sulbar, Rabu 1 Oktober 2025. SK diberikan ini untuk Tenaga PPPK ini terdiri dari guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis, […]

  • Sejumlah Tokoh di Sulbar Gabung Demokrat, DPP Apresiasi

    Sejumlah Tokoh di Sulbar Gabung Demokrat, DPP Apresiasi

    • calendar_month Sab, 23 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 125
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Ada yang menarik dari pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Demokrat Sulbar di Mamuju, Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah tokoh beken di Sulbar dengan berbagai latar belakang hadir dan bergabung dengan Partai Demokrat. Mereka berasal dari kalangan mantan birokrat, pengusaha, mantan pengurus partai lain, hingga pemuda. Beberapa tokoh yang bergabung di antaranya […]

  • Reses DPD RI di Sulbar, Perkuat Layanan Kesehatan Jiwa, Dorong SDM Unggul dan Berkarakter

    Reses DPD RI di Sulbar, Perkuat Layanan Kesehatan Jiwa, Dorong SDM Unggul dan Berkarakter

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 174
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menerima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Almalik Pababari, Rabu, 04 Maret 2026. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, didampingi Sekretaris DKPPKB, dr. Marintani Erna Dochri. Turut hadir Tim Rumah Sakit […]

  • Tolak Pengangkatan CPNS, Honorer Pasangkayu Menangis Hingga Pingsan.

    Tolak Pengangkatan CPNS, Honorer Pasangkayu Menangis Hingga Pingsan.

    • calendar_month Kam, 20 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 613
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Puluhan tenaga honor yang tergabung dalam Forum Honorer Pasangkayu menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Pasangkayu, Kamis 20 September. Para tenaga honorer ini menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya menolak pengangkat CPNS umum secara serentak yang rencananya tidak lama lagi dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut mereka keputusan pengangkatan CPNS umum itu tidak berkeadilan. Seharusnya […]

expand_less