Kesejahteraan Dan Keadilan Masyarakat Kunci Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

KENDARI – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menghadiri dan  mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan tema Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, pada selasa (11/04) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan Rakornas ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur, Bupati/ Wali Kota se-Indonesia dan OPD terkait.

Acara dimulai dengan diskusi Panel mengangkat tema Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Aman, Damai dan Harmoni dengan narasumber diantaranya; Anggota Komisi II DPR RI Dapil Sultra, Ketua Subkom Mediasi & Klaster Hak Sipil/Partisipasi Anak KPAI, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas, Kepala Baharkam Polri, dan BSSN.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, perlunya sinergi dalam rangka menjaga ketahanan sosial ekonomi dan budaya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, beragam suku, adat dan agama. Disatu sisi itu adalah kekayaan bangsa tapi disisi lain, dari sudut keamanan adalah potensi yang dapat menimbulkan konflik. Tito Karnavian berpesan agar keamanan, persatuan dan kesatuan yang ada haruslah selalu dijaga dan dirawat. Pecahnya persatuan dan kesatuan karena masalah politik dan keamanan umumnya dianalogikan dengan kesehatan yang tidak bisa diabaikan, kesehatan harus dirawat. Hal ini disampaiakn olehnya, saat membuka acara Rakornas di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dengan metode komparasi atau membandingkan, Tito menjelaskan, belum tentu suatu negara dengan hampir 99 persen pkesamaan yang dimiliki oleh masyarakatnya mampu menjadikan negara tersebut hidup damai terhindar dari konflik. Ia mencontohkan negara lain, Afganistan, dimana mayoritas penduduknya hampir 99 persen beragama Islam dengan tujuh suku, namun menjadi negara yang sampai saat ini masih memiliki konflik yang belum selesai.

Ia pun menjelaskan, sebetulnya perbedaan suku, agama, ras, bukanlah suatu masalah utama, yang penting dalam semua perbedaan itu adalah rakyatnya sejahtera dan adil. Menurutnya, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang survive sampai saat ini dalam berbagai keragaman yang luar biasa harus selalu dirawat dan dijaga, karena seperti yang pernah disampaiakn oleh Bung Karno melawan pihak eksternal lebih mudah dibanding mengatasi konflik internal.

Sebenarnya banyak sekali mekanisme yang sudah dibuat oleh Pemerintah untuk menjaga dan merawat sebelum pecah terjadinya konflik. Kalaupun pecah sudah terjadi konflik maka cepat selesai, cepat juga untuk direkonsiliasi rehabilitasi misalnya mekanisme yang disebut dengan Forkopimda (Forum kouminkasi pimpinan Daerah). Berbagai upaya dilakukan baik mekanisme melalui pertemuan rutin yang bersifat formal dan non formal. Hal ini dilakukan untuk menjaga ikatan emosional yang lebih kompak diantara anggota Forkopimda. “Sebetulnya banyak sekali pendekatan seni dan budaya, olah raga yang bisa membuat hubungan menjadi cair sehingga setiap masalah segera dibicarakan, sebelum meledak sudah diantisipasi tidak menjadi pecah,” ucapnya.

Konflik yang paling berbahaya adalah konflik keagamaan karena mengatasnamakan Tuhan. Oleh karena itu ia meminta agar tiap-tiap Kepala Daerah mampu memberdayakan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di daerahnya dengan cara menyelenggarakan anggaran untuk pertemuan rutin bagi FKUB untuk saling berkoordinasi, membicarakan potensi-potensi yang ada dan bagaimana cara memperkuat keberagaman keagamaan di daerah masing masing sehingga bilamana terjadi konflik akan cepat diantisipasi.

Lebih lanjut Tito Karnavian menjelaskan, lembaga surveyor international menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi kuat ke-4 terbesar di dunia pada Tahun 2040. Hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil karena Indonesia memiliki 3 syarat untuk menjadi negara ekonomi besar, salah satunya memiliki angkatan kerja yang besar. Angkatan kerja yang besar hanya bisa terjadi di negara yang populasinya besar. Kekuatan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan produksi. Negara yang mampu memproduksi barang makin besar dia akan menjadi kekuatan yang mendominasi ekonomi, memegang ekonomi dunia.

Kedua adalah memiliki sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ketiga memiliki luas wilayah untuk menampung priduksi yang besar. Tito mengatakan, tidak banyak negara yang memiliki persayaratan demikian, memiliki angkatan kerja besar, sumber daya alam melimpah, dan luas wilayah yang besar. Indonesia memiliki ketiga syarat tersebut dengan berada di posisi keempat setelah Cina, Amerika, India.

Indonesia akan menjadi negara ekonomi besar ke-4 pada tahun 2040 mendatang menurut lembaga survey internasional. Mampukah kita untuk tetap bersatu dari ancaman yang paling tinggi bagi bangsa ini yaitu konflik-sosial dan konflik dalam negeri. Sekali lagi Tito menekankan, untuk menjaga dan merawat keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengangkat semua kebersamaan. “Semua hal-hal yang menjadi penting bagi kita bersama harus dieksploitasi, sebaliknya yang membedakan kita harus kita kecilkan agar kita tetap menjadi satu bangsa dan menjadi kekuatan yang bisa melompat menjadi negara yang mendominasi dunia di bidang ekonomi,” himbau Tito kepada seluruh peserta Rakornas.

Ikut dalam kegiatan Rakornas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso, Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardaya, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Erlina Hidayati Sumardi. (Pemprovyogyakarta).