Dalam supervisi tersebut, Bapperida Sulbar bersama tim BPKP membahas sejumlah tema utama yang tertuang dalam kertas kerja konfirmasi BPKP, yakni Kesejahteraan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pertumbuhan Ekonomi.
“Ketiga hal ini merupakan isu fundamental yang menjadi perhatian utama daerah. Dengan kondisi celah fiskal yang terbatas, efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi sangat krusial,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyambut baik supervisi dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP. Ia menilai, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan perencanaan berbasis akuntabilitas.
“Supervisi Laporan Eksekutif Daerah ini memiliki pendekatan berbeda dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK menilai penggunaan anggaran setelah kegiatan selesai, maka BPKP melakukan pengawasan sejak tahap awal perencanaan. Pendekatan ini sangat membantu kami dalam memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berjalan efektif,” ungkap Junda.
Kegiatan supervisi ini juga dihadiri oleh Pejabat Fungsional Madya BPKP beserta staf, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar. Melalui kolaborasi ini, diharapkan sinergi antara BPKP dan Bapperida dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
