Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Ridwan Kamil Lepas Ekspor Kopi Garut ke Belanda

Ridwan Kamil Lepas Ekspor Kopi Garut ke Belanda

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 2 Mar 2022
  • comment 0 komentar

GARUT – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor kopi ke Belanda dengan total nilai Rp4 miliar di Desa Mekarsari, Cikajang, Kabupaten Garut, Rabu (2/3/2022). Kopi yang diekspor merupakan produk hasil binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan PT Astra Internasional Tbk.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian sarana produksi dari Pemda Provinsi Jabar kepada petani milenial Jawa Barat. Menurut Gubernur, ekspor ini sebagai langkah Jawa Barat untuk menaklukkan dunia lewat komoditas kopi. Bahkan tak hanya untuk produk mentah, Ridwan Kamil juga ingin agar kopi Jabar bisa mendunia lewat kafe-kafenya.

”Jadi kita harus menaklukkan dunia dengan kopi-kopi kita, baik ekspor mentah, maupun lahir kafe-kafe seperti Starbuck milik Jabar di seluruh dunia. Ini sedang persiapan di Belanda dan Swiss. Jadi suatu hari saya yakin,” kata Ridwan Kamil.

Provinsi Jawa Barat sudah mengekspor produk kopi mentah ke beberapa negara. Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Kementerian Perdagangan Tahun 2020 dan 2021, total nilai ekspor kopi Jawa Barat mencapai 16 juta dolar AS atau sekitar Rp 200 miliar. (mengacu kurs Rp14.300 per Dolar AS).

Adapun contoh beberapa negara yang sudah menikmati kopi asal Jabar seperti  Rusia, Singapura, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Australia, dan Arab Saudi. Ke depan Jabar akan terus mencari pasar ekspor kopi yang baru ke negara lain.

Selain itu, Jawa Barat juga sedang mempersiapkan membuka kedai kopi yang dinamakan Jabarano Coffee di beberapa negara. Jabarano Coffee sendiri sudah dibuka di Melbourne, Australia, dan akan dilanjutkan di beberapa negara lainnya.

Ia menuturkan, ada beberapa alasan mengapa dirinya optimistis kopi asal Jawa Barat bisa mendunia. Pertama, Jabar merupakan salah satu daerah penghasil kopi pertama di Indonesia.

”Sejarah kopi di Indonesia itu di Jawa Barat. Dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, makanya ada Gunung Malabar. Malabar itu sebenarnya nama tempat di India. Namun oleh Pemerintah Kolonial dijadikan nama gunung di Indonesia, maka lahirlah Gunung Malabar,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

”Ada pandemi di masa lalu, di mana kopi enggak laku. Kemudian diubahlah semua perkebunan kopi menjadi teh. Jadi semua perkebunan teh itu dulunya adalah kopi. Sekarang kopi lagi naik daun dibandingkan dengan teh,” ungkapnya.

Di sisi lain, penjualan kopi ke beberapa negara juga semakin mudah dengan adanya teknologi digital. Ini sejalan dengan Program Petani Milenial yang ingin membuktikan warga yang tinggal di desa pun bisa memiliki penghasilan seperti di kota.

”Senikmat-nikmatnya hidup itu tinggal di desa rezeki Jakarta, bisnis ke Amerika. Dulu tidak mungkin, tapi sekarang mungkin karena ada teknologi yang memudahkan,” ujar Kang Emil.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bpidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk menyejahterakan para anggota koperasi, maupun pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Atas dasar itu, pihaknya memberikan apresiasi yang besar atas pelepasan ekspor kopi yang dilakukan pada hari ini.

Apalagi kopi merupakan komoditas potensial kebanggaan Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki ciri khas rasa kopinya masing-masing. ”Kami mengapresiasi terhadap momen pelepasan ekspor kopi bagi masyarakat atau para petani milenial di Desa Mekarsari ini,” jelas Luhur.

Head of CSR and Social Engagment Astra Triyanto mengatakan, pelepasan ekspor kali ini sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk menyejahterakan bangsa. Ada empat kontribusi sosial yang dilakukan Astra untuk membantu Indonesia berkembang.

”Kami berkomitmen kuat untuk memberikan manfaat dan membantu mengembangkan Indonesia melalui empat kontribusi sosial dalam pilar kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkunggan hidup,” jelas Triyanto.

 

 

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU-Pemkab Pasangkayu Sosialisasikan Tahapan Pilkada

    KPU-Pemkab Pasangkayu Sosialisasikan Tahapan Pilkada

    • calendar_month Sel, 5 Nov 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 623
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Pemkab Pasangkayu bekerjasama dengan KPU Pasangkayu mulai massif melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan Pilkada yang bakal digelar secara serentak pada 2020 mendatang. Sosialisasi ini dilakukan per daerah pemilihan (dapil). Mengundang tokoh masyarakat serta semua elemen yang ada. Hadir mewakili Pemkab yakni Asisten I dan sejumlah OPD terkait. Asisten I Pemkab Pasangkayu Abdul Wahid menyampaikan, […]

  • Wabup Lantik DPC HPI Pasangkayu

    Wabup Lantik DPC HPI Pasangkayu

    • calendar_month Sel, 21 Sep 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 529
    • 0Komentar

    PASANGKAYU,ekspossulbar.co.id– Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu Herny Agus melantik pengurus DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Pasangkayu, Selasa 21 September. Berlangsung diaula kantor bupati. Hadir pula dalam kesempatan itu unsur pimpinan Forkopimda, dan sejumlah kepala OPD terkait. Wabup Herny mengapresiasi terbentuknya HPI Pasangkayu. HPI diharapkan berperan aktif meningkatkan sektor pariwisata Pasangkayu.

  • Hadiri Rakornas Kemdagri, Wagub Sulbar Bahas Pentingnya Penyederhanaan Regulasi Daerah

    Hadiri Rakornas Kemdagri, Wagub Sulbar Bahas Pentingnya Penyederhanaan Regulasi Daerah

    • calendar_month Rab, 27 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 184
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, KENDARI — Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”, Rabu 27 Agustus 2025 di Kendari. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri oleh para kepala daerah, pejabat legislatif daerah, serta […]

  • DPMPTSP Sulbar Ikuti Sosialisasi Transformasi KBLI 2025 Pariwisata: Optimalkan PBBR melalui Sistem OSS

    DPMPTSP Sulbar Ikuti Sosialisasi Transformasi KBLI 2025 Pariwisata: Optimalkan PBBR melalui Sistem OSS

    • calendar_month Kam, 9 Jul 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 54
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha yang terintegrasi. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Irfan AT dan Sudarso Din bersama tim kerja DPMPTSP Sulbar mengikuti Sosialisasi Transformasi KBLI 2025 Pariwisata ke dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko […]

  • Momentum Maulid, Koperindag Sulbar Perkuat Komitmen Integritas dan Pelayanan

    Momentum Maulid, Koperindag Sulbar Perkuat Komitmen Integritas dan Pelayanan

    • calendar_month Kam, 11 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 147
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Keluarga besar Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang berlangsung khidmat di kantor dinas Koperindag Sulbar, Rabu, 10 September 2025. Kegiatan yang diisi dengan doa dan makan siang bersama ini menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi […]

  • aset bermasalah

    Sebanyak 24 Aset Bermasalah Mendesak Ditertibkan

    • calendar_month Jum, 3 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 176
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Makassar — Terungkap, 24 aset bermasalah milik Pemkot Makassar. Bahkan berstatus sengketa. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, pembebasan aset berstatus sengketa itu menjadi pekerjaan krusial. Pemkot Makassar harus segera menuntaskan. Pemkot Makassar pun mesti bergerak cepat melakukan penertiban. Sehingga tidak menjadi penghambat program pembangunan maupun penganggaran daerah. Untuk memudahkan upaya penertiban, perlu melibatkan […]

expand_less