Kolaborasi LKPP-KPK-Pemprov Sulbar Perkuat Strategi Konsolidasi dan Clearing House Pengadaan
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Kam, 9 Jul 2026
Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan pengadaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
Substansi kegiatan difokuskan pada penguatan strategi konsolidasi pengadaan dan optimalisasi fungsi clearing house sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pengadaan. Tiga narasumber dari LKPP, KPK, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memaparkan pendekatan berbasis data, mitigasi risiko korupsi, serta praktik terbaik dalam mendorong peningkatan penggunaan PDN dan partisipasi UMK-K dalam rantai pengadaan pemerintah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa penguatan konsolidasi dan clearing house merupakan instrumen kunci dalam mengoptimalkan kualitas belanja pemerintah.
“Konsolidasi dan clearing house adalah kunci untuk memastikan belanja pemerintah lebih terkendali, berkualitas, dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi dalam negeri, melalui efisiensi skala, pengendalian proses, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMK-K,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi tata kelola pengadaan yang profesional, inklusif, dan berdaya saing, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan.
- Penulis: Ekspos Sulbar
