Kolaborasi LKPP-KPK-Pemprov Sulbar Perkuat Strategi Konsolidasi dan Clearing House Pengadaan
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Kam, 9 Jul 2026
- comment 0 komentar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sinergi penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa kembali diperkuat melalui kolaborasi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam sebuah forum strategis yang mengangkat tema “Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi dan Clearing House dalam rangka Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pemberdayaan UMK-K”.
Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa (7/7/2026) di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dengan melibatkan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar serta UKPBJ kabupaten se-Sulawesi Barat.
Inisiatif kolaboratif ini menjadi bagian dari langkah konkret dalam mendorong transformasi sistem pengadaan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat,” forum ini menegaskan pentingnya pengadaan sebagai instrumen strategis pembangunan, bukan sekadar proses administratif.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa belanja pemerintah harus mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk melalui penciptaan nilai tambah ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMK-K,” ujarnya.
- Penulis: Ekspos Sulbar
