Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Keluarkan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Presiden Keluarkan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Ming, 24 Jul 2022
  • comment 0 komentar

JAKARTA, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 Juli 2022.

Disebutkan dalam pertimbangan peraturan ini bahwa untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi maka perlu optimalisasi peran pemerintah.

“Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan sehingga diperlukan strategi nasional”, disebutkan dalam Perpres.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak”, bunyi Pasal 3.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Stranas PKTA ini adalah sebagai berikut:
a. menjamin adanya ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak;

b. mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung pelindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak;

c. mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah;

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Manajemen Keuangan Pemdaprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

    Manajemen Keuangan Pemdaprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

    • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 345
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Manajemen kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan dijadikan percontohan nasional khususnya dalam pendanaan obligasi daerah. Hal ini terungkap usai pertemuan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (3/7/2023). Ditemui usai pertemuan, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, manajemen keuangan Pemda Provinsi Jabar dianggap sangat baik sehingga […]

  • Jawa Barat Raih Opini WTP  Ke-12 dari BPK RI

    Jawa Barat Raih Opini WTP Ke-12 dari BPK RI

    • calendar_month Sen, 15 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 104
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022. Dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut Gubernur Ridwan Kamil menandakan bahwa pembangunan di Jabar selalu akuntabel dan transparan sehingga selama lima tahun […]

  • Diskoperindag Sulbar

    Dorong Ekonomi Lokal, Pemprov Sulbar Salurkan Bantuan Rp335 Juta untuk IKM Nilam

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 157
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menunjukkan gerak cepatnya dalam mendukung industri kecil dan menengah (IKM) lokal. Bantuan senilai total Rp 335 juta berupa peralatan penyulingan nilam diserahkan kepada lima kelompok IKM di Kabupaten Polewali Mandar pada 10 September 2025 dan di Kabupaten Mamuju pada 15 […]

  • Penundaan Jadwal Masuk Sekolah, Ridwan Kamil: Langkah Solutif

    Penundaan Jadwal Masuk Sekolah, Ridwan Kamil: Langkah Solutif

    • calendar_month Jum, 6 Mei 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 441
    • 0Komentar

    KABUPATEN GARUT — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai keputusan menunda jadwal masuk sekolah merupakan langkah solutif untuk mengantisipasi kemacetan yang diprediksi terjadi saat arus balik Lebaran tahun ini. Ditemui usai meninjau arus balik Lebaran di Pos Terpadu Limbangan Garut, Jumat (6/5/2022), Ridwan Kamil mengatakan, penundaan tersebut tidak akan begitu mengganggu proses belajar mengajar. ”Keputusan […]

  • Kapolda Sulbar Pimpin Penanaman Jagung Serentak, Perkuat Komitmen Swasembada Pangan 2025

    Kapolda Sulbar Pimpin Penanaman Jagung Serentak, Perkuat Komitmen Swasembada Pangan 2025

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 152
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program swasembada pangan nasional dan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini ditandai dengan keterlibatan langsung Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar, yang memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal III tahun 2025, Selasa (9/7/25). Kegiatan bertema “Gerakan Tanam Jagung untuk Swasembada Pangan” ini berlangsung […]

  • DPRD Mamuju Bedah BPS dalam Rapat LKPJ

    DPRD Mamuju Bedah BPS dalam Rapat LKPJ

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 69
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju memanas saat sejumlah anggota dewan menyoroti akurasi data sosial ekonomi yang digunakan dalam berbagai program pemerintah. Dalam rapat yang menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju itu, anggota DPRD mempertanyakan metode pendataan yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan aparat desa, seperti […]

expand_less