Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Keluarkan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Presiden Keluarkan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Ming, 24 Jul 2022
  • comment 0 komentar

JAKARTA, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 Juli 2022.

Disebutkan dalam pertimbangan peraturan ini bahwa untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi maka perlu optimalisasi peran pemerintah.

“Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan sehingga diperlukan strategi nasional”, disebutkan dalam Perpres.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak”, bunyi Pasal 3.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Stranas PKTA ini adalah sebagai berikut:
a. menjamin adanya ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak;

b. mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung pelindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak;

c. mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah;

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bicara Kebersihan Lingkungan, Wabup Pasangkayu Kumpulkan OPD

    Bicara Kebersihan Lingkungan, Wabup Pasangkayu Kumpulkan OPD

    • calendar_month Kam, 20 Jan 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 174
    • 0Komentar

    PASANGKAYU,ekspossulbar.co.id– Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu Herny Agus mengumpulkan semua kepala OPD, Kamis 20 Januari. Membicarakan tentang kebersihan lingkungan kantor dan fasiltas umum didalam kota Pasangkayu. Hadir pula Sekkab Firman, serta sejumlah asisten Setdakab. Wabup Herny memerintahkan para kepala OPD untuk memperhatikan kebersihan lingkungan kantornya masing-masing. Penting dilakukan untuk menjaga kenyamanan dalam bekerja. Selain itu untuk […]

  • Apel Perdana Pasca Cuti Lebaran, Wagub: Tunjukkan ASN Sulbar Disiplin dan Bertanggung Jawab

    Apel Perdana Pasca Cuti Lebaran, Wagub: Tunjukkan ASN Sulbar Disiplin dan Bertanggung Jawab

    • calendar_month Sel, 8 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 115
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga memimpin langsung apel perdana pasca libur cuti bersama libur Idul Fitri 1446 Hijriah, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 8 April 2025. Mengawali sambutan, Wagub Sulbar Salim mengucapkan selamat hari raya idul Fitri 1446 hijriah.“Minal aidin walfaizin mohon maaf maaf lahir batin. Semoga sebulan lamanya […]

  • Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses Gerakan SIGAP Pangan di Sulbar

    Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses Gerakan SIGAP Pangan di Sulbar

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 207
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan rapat Tim Kerja Aksi Perubahan Sinergi Aksi Daerah untuk Penganekaragaman Pangan (SIGAP PANGAN) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh […]

  • Ditutup, CONNECTI:CITY 2022 Hasilkan Rekomendasi Pengembangan Ekraf Pascakrisis

    Ditutup, CONNECTI:CITY 2022 Hasilkan Rekomendasi Pengembangan Ekraf Pascakrisis

    • calendar_month Sel, 15 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 214
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — CONNECTI:CITY 2022 menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi upaya pengembangan ekonomi kreatif pascakrisis akibat pandemi COVID-19.   Demikian terungkap dalam penutupan CONNECTI:CITY “People and the next  Ekonomi-Recovering Together” di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (15/3/2022) malam.   CONNECTI:CITY 2022 sendiri berlangsung 14-15 Maret 2022 merupakan rangkaian dari Road to Presidensi G20 yang berfokus pada […]

  • Rakor TPID dan TP2DD, Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Daerah

    Rakor TPID dan TP2DD, Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Daerah

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 168
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Bapperida Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi keuangan daerahl melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulbar yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (29/8/2025). Upaya ini sejalan dengan Visi Gubernur Sulbar […]

  • Fraksi Demokrat Pasangkayu Tolak Dana BKK

    Fraksi Demokrat Pasangkayu Tolak Dana BKK

    • calendar_month Sel, 25 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 587
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Upaya pembangunan infrastruktur yang bakal dibiayai oleh dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 7 miliar dari Pemprov Sulbar tahun ini bisa jadi tidak akan berjalan. Sebabnya, Fraksi Demokrat di DPRD Pasangkayu dengan tegas menolak dana BKK tersebut masuk ke batang tubuh APBD Perubahan (APBD-P) 2018. Itu disampaikan Fraksi Demokrat, saat sidang […]

expand_less