Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Ridwan Kamil Serahkan Perizinan Pembangunan Gereja Katolik Ibu Teresa di Bekasi

Ridwan Kamil Serahkan Perizinan Pembangunan Gereja Katolik Ibu Teresa di Bekasi

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 11 Apr 2023

KABUPATEN BEKASI — Polemik perizinan pembangunan kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki Cikarang, Kabupaten Bekasi yang tertahan cukup lama akhirnya mendapatkan kepastian.

Kabar bahagia ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam acara Penyerahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Panitia Pembangunan Kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa di Kabupaten Bekasi, Selasa (11/4/2023).

Kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa akan dibangun di atas lahan 7.500 meter persegi yang terdiri dari gedung gereja seluas 2.478 meter persegi berkapasitas 2.328 kursi.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menyampaikan hasil survei 10 besar kota paling toleran, dua daerah di antaranya adalah Sukabumi dan Bekasi.

Hal ini dibuktikan dari sikap Pemda Kabupaten Bekasi yang memperjuangkan penyelesaian masalah hingga terciptanya solusi pembangunan gereja ini.

“Saya menitipkan pesan agar para Bupati dan Wali Kota se-Jabar meniru gerak cepat dan keteladanan Penjabat Bupati Bekasi dalam melayani pembangunan rumah ibadah yang memang sudah seharusnya sesuai dengan aturan. Jika sudah lengkap jangan berlama-lama,” kata Kang Emil.

Pada kesempatan yang sama Kang Emil juga menyampaikan bahwa Pemda Provinsi Jabar terus mengimplementasikan visi misi Jabar Juara Lahir Batin, salah satunya pada urusan kerukunan umat beragama (KUB) yang mendapat perhatian serius.

Dalam dua tahun terakhir, Pemda Provinsi Jabar berupaya meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 7 poin dari 72,71 poin pada 2021 menjadi 79,72 poin pada 2022.

“Kenaikan ini masuk pada misi pertama capaian indikator kinerja utama daerah yang ditunjukkan melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,21 poin dan indeks demokrasi berada pada angka 79,72 poin,” katanya.

Capaian indeks tersebut berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kemenag RI. Hal ini menunjukkan toleransi semakin baik di Jabar.

Kenaikan tersebut juga dinilai signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019, Jabar berada di angka 64,41 poin bahkan sempat di tiga besar terbawah setelah Aceh dan Sumatera Barat pada 2020.

Kang Emil mengatakan pula untuk memperkuat kerukunan dan menyatukan persepsi agar kondusivitas dapat terus terjaga, pihaknya rajin menggelar pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) saat kunjungan ke daerah.

Sementara itu Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menjelaskan, permasalahan tertahannya perizinan pembangunan Kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa bermula dari teknis pembelian tanah oleh panitia yang merupakan tanah komersil site plan Lippo Cikarang.

Sedangkan persyaratan untuk mengeluarkan izin rumah ibadah, tanah harus berada di kawasan fasilitas khusus atau umum.

Menurutnya tidak ada permasalahan berat terkait dengan penolakan dari umat beragama lainnya karena Kabupaten Bekasi memiliki FKUB yang solid mendukung satu sama lain sehingga yang perlu dicari solusinya tentang teknis aturannya saja.

Itu pun sudah diselesaikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Lippo Cikarang yang akhirnya mengubah masterplan di kawasan pembangunan menjadi tanah untuk permukiman yang wajib menyediakan fasus dan fasum sehingga pada 6 April 2023, izin sudah bisa dikeluarkan.

Dani menambahkan, dalam penyelesaian perizinan rumah ibadah ini mendapat dukungan Gubernur Ridwan Kamil untuk terciptanya kondusivitas toleransi antar umat beragama di wilayah Jabar. “Ini adalah pesan beliau kepada saya, dalam setiap instruksi, tolong perhatikan umat minoritas, masyarakat marjinal dan yang rentan,” ungkap Dani.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musim Kemarau Meluas, BMKG: Waspada Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan

    Musim Kemarau Meluas, BMKG: Waspada Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan

    • calendar_month Sab, 25 Agu 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.203
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, bahwa jumlah titik panas (hotspot-red) saat ini menunjukkan peningkatan seiring semakin meluasnya pengaruh musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia. “Wilayah yang cukup signifikan mengalami peningkatan titik panas yaitu Kalimantan Barat (798 titik), Kalimantan Tengah (226 titik), Jambi (19 titik) dan Sumatera Selatan (13 titik),” […]

  • Sulbar Raih WTP ke-12 Kalinya, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Komitmen Penuh Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI

    Sulbar Raih WTP ke-12 Kalinya, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Komitmen Penuh Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI

    • calendar_month Sab, 13 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 98
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.IDm MAMUJU – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Agenda resmi penyerahan LHP tersebut dilakukan bersamaan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan lima kabupaten di wilayah Sulbar. Acara penyerahan LHP BPK RI digelar di Ruang […]

  • Pusdalops BPBD Sulbar Terus Pantau Kondisi Hidrometeorologi dan Cek Alat EWS, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

    Pusdalops BPBD Sulbar Terus Pantau Kondisi Hidrometeorologi dan Cek Alat EWS, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 214
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi hidrometeorologi di seluruh wilayah Sulbar. Selain memantau perkembangan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang, maupun banjir, tim Pusdalops juga aktif melakukan pengecekan terhadap alat Early Warning System (EWS) . […]

  • Komisi II DPRD Sulbar Rapat LKPJ dengan Biro Ekbang, Bahas Perkembangan Ekonomi hingga Kinerja Pengendalian Inflasi

    Komisi II DPRD Sulbar Rapat LKPJ dengan Biro Ekbang, Bahas Perkembangan Ekonomi hingga Kinerja Pengendalian Inflasi

    • calendar_month Kam, 10 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 186
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Komisi II DPRD Sulbar rapat dengan Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Tahun 2024, Kamis (10/4/2025). Rapat berlangsung di ruang komisi II gedung DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro, Mamuju, dipimpin Anggota Komisi M Khalil Gibran dan H Habsi Wahid, dihadiri jajaran Ekbang. […]

  • pemprov sulbar

    Pemprov Sulbar Fokus Salurkan Bansos 2025 untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 206
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Pemprov Sulbar menggencarkan penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos), berupa beras ataupun bantuan tunai. Penyaluran Bansos 2025 Difokuskan untuk Pengentasan kemiskinan ekstrem dan rentan miskin. Selain itu, berbagai program bantuan pemberdayaan pun telah disalurkan, mulai dari bantuan pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan pelaku usaha UMKM hingga pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Di berbagai kesempatan […]

  • APBD 2021 Kabupaten Pasangkayu Ketuk Palu

    APBD 2021 Kabupaten Pasangkayu Ketuk Palu

    • calendar_month Sen, 30 Nov 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 548
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Ranperda APBD 2021 Kabupaten Pasangkayu akhirnya ketuk palu menjadi APBD 2021. Di sidang paripurna persetujuan bersama APBD 2021 antara Pemkab dan DPRD Pasangkayu, Senin 30 November. Hadir Bupati Agus Ambo Djiwa, Sekkab Firman, Staf Khusus Mulyadi Saleh, unsur pimpinan Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD, serta sejumlah anggota DPRD Pasangkayu. ” Apakah Ranperda APBD 2021 dapat […]

expand_less