Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Perdagangan Manusia Harus Jadi Fokus Penanganan Pemerintah Baru

Perdagangan Manusia Harus Jadi Fokus Penanganan Pemerintah Baru

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 1 Mei 2024

EKSPOSSULBAR.CO.ID – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo, memperingatkan bahwa perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Angka korban perdagangan manusia terus meningkat dari hari ke hari.

“Fenomena ini sepatutnya menjadi perhatian utama yang dipahami oleh masyarakat dan menjadi fokus penanganan pemerintah baru Prabowo-Gibran,” kata Hashim saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Nasional bertema ‘Optimisme Masyarakat Termarginalkan dan Terpinggirkan bersama Pemerintah Baru’ yang digelar Vox Point Indonesia bersama SMSI Pusat di Aula Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

“Penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengidentifikasi praktik perdagangan manusia guna mengurangi angka korban trafficking di Indonesia yang masih sulit dikendalikan,” kata Hashim dalam paparan tanpa teks yang disebutnya sebagai curhat.

Survei menunjukkan mayoritas responden (65,24%) memperoleh informasi tentang perdagangan manusia melalui pemberitaan media massa. Namun sebagian besar responden masih mengira perdagangan manusia hanya terbatas pada prostitusi, padahal masih banyak bentuk lain dari kejahatan ini. Minimnya pengetahuan masyarakat menyebabkan perdagangan manusia sulit dicegah.

Perdagangan manusia dapat menimpa siapa saja, termasuk perempuan, anak-anak, dan bahkan laki-laki terpelajar. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam perdagangan pekerja migran, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, yang juga berkontribusi besar terhadap menggelembungnya jumlah pekerja migran tanpa dokumen resmi di kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan manusia di Indonesia memang menjadi masalah yang serius dan kompleks. Menurut Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus, seorang aktivis HAM, di Batam saja lalu lintas perdagangan manusia sangat tinggi, 100 hingga seribu orang diberangkatkan setiap hari menggunakan paspor palsu ke Malaysia.

“Mafia-mafia telah lama terlibat dalam praktik perdagangan orang di Batam, mereka secara sistematis dan masif membawa orang melalui pintu-pintu keluar resmi pelabuhan dengan melibatkan oknum aparat hingga pejabat,” kata Romo Paschal yang menjadi narasumber dalam sesi diskusi.

Sehari 1.000 Migran

Satu kepala migran dihargai sekitar Rp300 ribu, dan dengan jumlah yang diberangkatkan mencapai 1.000 orang dalam sehari, pendapatan yang diperoleh dari praktik ini mencapai Rp300 juta per hari, yang kemudian didistribusikan kepada sejumlah oknum.

Perdagangan manusia dari Indonesia tidak hanya menuju Malaysia, tetapi juga ke negara-negara lain. Negara-negara lain yang sering menjadi tujuan perdagangan manusia dari Indonesia antara lain Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi.

Dari penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, terungkap fakta-fakta yang menggambarkan skala dan metode perdagangan manusia yang digunakan. Misalnya, penggunaan paspor palsu untuk mempermudah proses perjalanan, keterlibatan mafia dan jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan oknum aparat dan pejabat, serta skema pembayaran yang menghasilkan pendapatan besar bagi para pelaku.

Selain itu, penangkapan juga mengungkapkan kondisi korban, seperti kondisi penahanan yang buruk, eksploitasi seksual, atau pekerjaan paksa.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Sulbar Tinjau Pelabuhan Tanasa, Potensi Besar untuk APBD Daerah

    Wagub Sulbar Tinjau Pelabuhan Tanasa, Potensi Besar untuk APBD Daerah

    • calendar_month Sen, 21 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 199
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S. Mengga, memanfaatkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pasangkayu dengan meninjau Pelabuhan Tanasa pada Minggu, 20 April 2025. Di lokasi, Wagub Sulbar berdialog dengan sejumlah pelaku usaha dan tokoh pemerhati pembangunan Pasangkayu. Salim menegaskan, Pelabuhan Tanasa merupakan salah satu potensi strategis Sulbar yang perlu dikelola secara optimal […]

  • BPKPD Sulbar Ikut Monev KPK, Tegaskan Komitmen Kawal Transparansi Anggaran dan Pajak Daerah

    BPKPD Sulbar Ikut Monev KPK, Tegaskan Komitmen Kawal Transparansi Anggaran dan Pajak Daerah

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 154
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) berpartisipasi aktif dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Barat yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada 7 Agustus 2025 […]

  • Pemkab Pasangkayu Pantau Pelaksanaan Pilkades Serentak

    Pemkab Pasangkayu Pantau Pelaksanaan Pilkades Serentak

    • calendar_month Rab, 13 Nov 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 934
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Kabupaten Pasangkayu menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Ada 21 desa yang menggelar Pilkades. Pelaksanaanya pada Selasa 12 November.  Pemkab Pasangkayu memantau langsung pelaksanaannya dilapangan. Memastikan Pilkades di 21 desa itu berjalan lancar, aman, dan demokratis. Asisten II Makmur yang memantau pelaksanaan Pilkades di Desa Lariang mengungkapkan, kondisi […]

  • Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    • calendar_month Sab, 5 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Oleh : Firmansyah (Praktisi Hukum Agraria) Berselewaran informasi prihal keluarnya KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR:SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN. Pencabutan konsesi Kawasan Hutan di tujukan pada salah satu anak perusahaan Astra group yang berada di Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Betapa tidak informasi tersebut dapat di anggap sebagai bagian dari agenda Pemerintah […]

  • Pemkab Serahkan LKPJ 2020 ke DPRD Pasangkayu

    Pemkab Serahkan LKPJ 2020 ke DPRD Pasangkayu

    • calendar_month Rab, 31 Mar 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 247
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Pemkab Pasangkayu serahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2020 ke DPRD Pasangkayu. Diserahkan oleh Wakil Bupati Herny Agus, dalam sidang paripurna yang digelar Rabu 31 Maret. Dalam kesempatan itu, Herny Agus mengungkapkan LKPJ 2020 secara garis besar memuat beberapa hal terkait pelaksanaan pemerintahan pada tahun 2020 lalu. Diantaranya, target pendapatan sebesar Rp. 829 miliar […]

  • Cegah Sisi Negatif Dunia Digital, Santri di Ciamis Dapat Wawasan Cek Fakta Mandiri

    Cegah Sisi Negatif Dunia Digital, Santri di Ciamis Dapat Wawasan Cek Fakta Mandiri

    • calendar_month Rab, 24 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 443
    • 0Komentar

    KABUPATEN CIAMIS — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka Pelatihan Cek Fakta Mandiri Bersama Jabar Saber Hoaks di Pesantren Ar- Risalah, Kabupaten Ciamis, Rabu (24/5/2023). Uu Ruzhanul mengemukakan, pihaknya ingin para santri mempunyai literasi digital yang lebih baik sehingga para santri sebagai salah satu generasi penerus bangsa dapat memanfaatkan gadget dengan bijak. Maka […]

expand_less