Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Rusaknya Moral di Tengah Bebasnya Media Sosial dan Meningkatnya Perselingkuhan

Rusaknya Moral di Tengah Bebasnya Media Sosial dan Meningkatnya Perselingkuhan

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sen, 7 Jul 2025

DALAM era digital yang serba cepat saat ini, media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook mempermudah komunikasi, menyebarkan informasi, hingga membentuk komunitas. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga membuka ruang yang luas bagi kerusakan moral, salah satunya melalui normalisasi gaya hidup bebas dan meningkatnya kasus perselingkuhan.

Bebas tapi tak bertanggung jawab

Kebebasan berekspresi di media sosial sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Konten-konten yang menyuguhkan gaya hidup hedonis, hubungan tanpa komitmen, dan pamer kemesraan di luar batas wajar semakin mudah diakses, bahkan oleh anak di bawah umur. Fenomena ini perlahan mengikis batas-batas etika, norma, dan nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Media sosial, yang awalnya dimaksudkan untuk mempererat koneksi antarindividu, kini justru kerap menjadi pemicu konflik dalam hubungan. Melalui fitur pesan pribadi, peluang untuk menjalin hubungan diam-diam semakin besar. Perselingkuhan yang dulunya sulit dilakukan, kini dimudahkan oleh teknologi. Banyak kasus menunjukkan bahwa hubungan gelap bermula dari interaksi ringan di media sosial yang terus berkembang menjadi keterikatan emosional dan fisik.

Perselingkuhan sebagai fenomena “normal” baru?

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena perselingkuhan kini mulai dianggap sebagai hal biasa. Di mana media sosial, banyak konten yang justru mempromosikan atau bahkan memparodikan perselingkuhan seolah-olah itu bukan pelanggaran moral. Diamana influencer atau tokoh publik yang terlibat dalam skandal pun sering kembali mendapat sorotan dan popularitas, bukan sanksi sosial. Ketika pelanggaran moral tak lagi diberi sanksi, maka pesan yang sampai ke masyarakat adalah: “tidak apa-apa melakukan kesalahan, asal viral.”

Pendidikan moral yang tertinggal

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Gabungan Komisi DPRD Sulbar Hasilkan Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah

    Rapat Gabungan Komisi DPRD Sulbar Hasilkan Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah

    • calendar_month Kam, 24 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 729
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Sulbar pada Kamis, 24 April 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua DPRD […]

  • Narasumber Dialog Interaktif RRI Mamuju, DTPHP Sulbar Bahas NKV Jaminan Keamanan Pangan bagi UMKM

    Narasumber Dialog Interaktif RRI Mamuju, DTPHP Sulbar Bahas NKV Jaminan Keamanan Pangan bagi UMKM

    • calendar_month Sel, 26 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 164
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi narasumber pada acara Dialog Interaktif RRI Mamuju, dengan topik “Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner untuk Jaminan Keamanan Pangan bagi UMKM,”. Acara ini berlangsung di Kantor RRI Mamuju, Jl.RE Martadinata, Mamuju, Senin (25/08/2025). Adapun narasumber Dialog Interaktif ini, diantaranya Analis Pasar Hasil Pertanian […]

  • Menuju New Normal, Pemkab Pasangkayu Butuh Dukungan Pemprov

    Menuju New Normal, Pemkab Pasangkayu Butuh Dukungan Pemprov

    • calendar_month Jum, 19 Jun 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 736
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Pemkab Pasangkayu kini dalam tahapan persiapan menuju tatanan kehidupan baru (new normal). Dibutuhkan dukungan penuh dari Pemprov Sulbar. Itu disampaikan Sekkab Pasangkayu Firman saat menerima kunjungan rombongan Komisi IV DPRD Sulbar, Jumat 19 Juni. Kata dia, dalam tahapan persiapan menuju new normal ada beberapa indikator yang mesti dipenuhi oleh daerah. Untuk pemenuhan indikator itu […]

  • Diskominfo Sulbar Perkuat Koordinasi Konten Publik dengan Seluruh OPD

    Diskominfo Sulbar Perkuat Koordinasi Konten Publik dengan Seluruh OPD

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 228
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MUMUJU – Di era digital saat ini, aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga kreator konten yang mampu menghadirkan pesan publik secara menarik, informatif, dan inspiratif. Hal ini menjadi harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S. Mengga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. […]

  • Pemprov Sulbar Respon Polemik THR PPPK, Junda Maulana: Kondisi Fiskal Sangat Terbatas

    Pemprov Sulbar Respon Polemik THR PPPK, Junda Maulana: Kondisi Fiskal Sangat Terbatas

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 239
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjelaskan alasan belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi faktor utama yang membuat pemerintah belum mampu memenuhi pembayaran tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Junda […]

  • Ridwan Kamil: Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Barat Naik Kelas Kategori Sangat Baik

    Ridwan Kamil: Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Barat Naik Kelas Kategori Sangat Baik

    • calendar_month Sel, 27 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 119
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka kegiatan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia di Gaia Hotel, Kota Bandung, Selasa (27/6/2023). Ridwan Kamil menuturkan, progres capaian indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jabar 2018-2021 kategori BB dan sekarang 2022 meningkat menjadi A atau sangat baik. “Jadi reformasi birokrasi Jabar biasanya […]

expand_less