Perkuat BNPB Jadi Komando Tunggal, Komisi VIII DPR RI Targetkan Akselerasi Revisi UU Penanggulangan Bencana
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Sen, 2 Feb 2026
- comment 0 komentar
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri.
“BNPB tidak boleh hanya kuat secara struktural, tapi juga harus memiliki taji dalam kewenangan. Kita ingin penanganan bencana tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” tegas Fikri.
Geser Paradigma ke Mitigasi Selain penguatan lembaga, Fikri menekankan perlunya mengembalikan semangat UU 24/2007, yakni fokus pada pencegahan dan mitigasi. Ia menyoroti bencana berulang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai alarm keras kegagalan mitigasi.
“Normalisasi sungai, perbaikan drainase, hingga penataan ruang adalah kunci. Jika hulu ditangani dengan serius, kerugian di hilir pasti bisa kita tekan,” tambahnya.
Fikri juga mengingatkan seluruh mitra kerja, mulai dari Kemensos, Kemenag, hingga Pemerintah Daerah, untuk bersinergi secara konkret. “Ini peringatan keras. Jika tahun 2026 ini kita tidak melakukan langkah transformatif, risiko bencana yang lebih besar akan selalu mengintai,” pungkasnya. (*)
- Penulis: Ekspos Sulbar
