ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Isu pengangkatan honorer Kategori Dua (K2) dan penyelesaian konflik agraria, menjadi isu yang konsen digarap oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) saat ini.
Ketua umum Adkasi Lukman Said menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong pengangkatan honorer K2 dan penyelesain konflik agraria melalui percepatan revisi undang-undang ASN dan pengusulan draft Inpres resolusi penyelesaian konflik Agraria.
“Pengangkatan honorer K2 dan penyelesaian konflik agraria perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Itu merupakan salah satu persoalan serius bangsa ini yang perlu segera mendapat penyelesaian” tegas Ketua DPRD Pasangkayu itu, Rabu (29/8).
Kata dia, percepatan revisi undang-undang ASN dan pengusulan draft Inpres resolusi penyelesaian konflik agraria telah menjadi kesepakatan bersama seluruh ketua DPRD kabupaten se Indonesia saat rapat khusus yang di gelar di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Rabu 29 Agustus 2018.
Hasil kesepakatan itu akan diserahkan langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumola dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Adkasi di Nusa Dua Bali. (has)
